STUDI KASUS PERUBAHAN STATUS PEMBAYARAN PASIEN RAWAT INAP X DARI UMUM KE BPJS KESEHATAN DI RUMAH SAKIT Tk. III BALADHIKA HUSADA JEMBER

STUDI KASUS PERUBAHAN STATUS PEMBAYARAN PASIEN RAWAT INAP X DARI UMUM KE BPJS KESEHATAN DI RUMAH SAKIT Tk. III BALADHIKA HUSADA JEMBER, Shafira Maharani Ayunindya, NIM G41241223, Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan, Politeknik Negeri Jember, Gandu Eko Gandu Eko Julianto Suyoso, S.Ked., M.KKK (Dosen Pembimbing), Rika Furi Retnoningrum, S.ST (Pembimbing CI). Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mewajibkan kepastian status penjaminan pembayaran pasien sejak awal masuk Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2014. Namun dalam praktiknya, ditemukan kasus permintaan perubahan status pembayaran dari umum menjadi BPJS Kesehatan di tengah masa perawatan, yang menimbulkan dilema antara hak pasien menentukan pilihan pelayanan kesehatan dengan kewajiban petugas menjalankan prosedur administrasi sesuai regulasi yang berlaku, khususnya pada Peraturan Direksi BPJS Kesehatan No. 211 Tahun 2014. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara selama pelaksanaan magang di Tempat Pendaftaran Rawat Inap Rumah Sakit Tk. III Baladhika Husada Jember, ditemukan kasus Pasien X dengan diagnosis primer Hepatitis dan diagnosis sekunder Infeksi Saluran Kemih (ISK) yang memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan aktif, tetapi sejak awal memilih untuk menggunakan status pembayaran umum. Sebelum proses pendaftaran selesai, petugas telah memberikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara berulang mengenai konsekuensi dari pilihan tersebut, serta meminta pasien menandatangani surat pernyataan sebagai bukti persetujuan atas status pembayaran yang dipilih. Namun, di tengah masa perawatan pasien memerlukan tindakan transfusi darah yang menyebabkan biaya pelayanan meningkat. Kondisi tersebut mendorong pasien untuk mengajukan permohonan perubahan status pembayaran dari umum menjadi BPJS Kesehatan. Meskipun perubahan status tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, petugas pendaftaran tetap mengakomodasi permintaan pasien karena mempertimbangkan vii potensi penolakan pembayaran biaya pelayanan serta risiko munculnya pengaduan dari pasien atau keluarga. Keputusan tersebut diambil secara langsung oleh petugas pendaftaran tanpa melibatkan perawat ruangan maupun pihak manajemen rumah sakit. Sebagai tindak lanjut, petugas menerbitkan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) yang berlaku sejak awal masuk rawat inap, sehingga seluruh biaya perawatan ditanggung BPJS Kesehatan tanpa disertai dokumentasi resmi mengenai kronologi perubahan status. Kondisi ini secara prinsip belum selaras dengan Peraturan Direksi BPJS Kesehatan No. 211 Tahun 2014 Pasal 6 ayat (2). Meski demikian, kasus ini turut mendorong munculnya inisiatif informal petugas berupa dokumentasi data pasien melalui WhatsApp serta kesepakatan untuk menyampaikan estimasi biaya kepada pasien sejak awal pendaftaran, dengan terlebih dahulu menanyakan informasi tersebut kepada perawat ruangan melalui telepon informasi yang tersedia di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap (TPPRI), sebagai antisipasi kasus serupa, meskipun belum disahkan secara resmi oleh manajemen rumah sakit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keputusan petugas dalam menangani permintaan perubahan status pembayaran masih bersifat situasional dan belum sepenuhnya selaras dengan Peraturan Direksi BPJS Kesehatan No. 211 Tahun 2014 Pasal 6 ayat (2), meskipun secara bersamaan turut mencerminkan adanya pertemuan antara hak pasien dalam menentukan pilihan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 17 Tahun 2023 dan Pasal 32 UU No. 44 Tahun 2009, dengan kewajiban petugas untuk menjaga kepastian prosedur administratif yang telah disepakati sejak awal. Selain itu, ketiadaan mekanisme pengarsipan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) resmi yang secara khusus memberikan pedoman bagi petugas pendaftaran dalam mencegah dan mengantisipasi terjadinya permintaan perubahan status pembayaran di tengah proses perawatan menyebabkan inisiatif informal yang telah dirintis petugas belum terintegrasi ke dalam kebijakan baku rumah sakit.